Aturan Lisensi Cip AI Amerika Serikat Berpotensi Memperlambat Laju Pusat Data Indonesia
Aturan baru AS yang mewajibkan lisensi ekspor cip AI canggih ke Indonesia dan negara tetangga membuat urusan kepatuhan dan identitas pelanggan menentukan arah industri pusat data.
Ambisi Indonesia menjadi pusat kecerdasan artifisial (AI) dan pusat data di kawasan bisa menemui hambatan baru. Amerika Serikat baru saja memperketat kontrol ekspor cip AI canggih. Penilaian ini datang dari catatan riset Maybank Investment Bank yang diberitakan TNGlobal pada 18 November.
Pada 16 November, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS menerbitkan aturan final sementara. Ekspor cip AI canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil kini memerlukan lisensi. Alasannya, ada kekhawatiran cip tersebut dialihkan ke negara tujuan yang dibatasi.
Isi Aturannya
Pengiriman ke perusahaan yang berkantor pusat di AS, atau yang induk utamanya berbasis di AS, dikecualikan, meski tetap wajib melapor. Sistem rekomendasi yang dipakai platform belanja daring dan media sosial juga dikecualikan. Sebaliknya, pusat data yang menyediakan kapasitas komputasi AI dalam jumlah besar bagi entitas Tiongkok atau entitas lain yang dibatasi harus mengantongi izin. Aturan ini juga mencakup akses jarak jauh ke sumber daya komputasi, bukan hanya pengiriman fisik cip. Fasilitas yang sudah beroperasi dan melayani pelanggan semacam itu diberi waktu 90 hari untuk menyesuaikan diri.
Maybank menilai aturan ini lebih berupa pengetatan pengawasan ketimbang larangan menyeluruh, tetapi lebih ketat dari perkiraan. Persetujuan bergantung pada negara tujuan dan identitas pengguna akhir, bukan pada daftar perusahaan yang sudah disetujui. Menurut bank itu, ketidakpastian terbesar ada pada proses perizinan. Proses ini bisa memengaruhi laju investasi baru dan tingkat pemanfaatan kapasitas pusat data yang sudah ada.
Operator infrastruktur AI murni dinilai lebih rentan dibanding perusahaan telekomunikasi, yang pendapatannya masih bertumpu pada layanan seluler dan data. Indosat Ooredoo Hutchison, misalnya, perlu lisensi AS untuk setiap impor GPU baru. Hal ini bisa menambah waktu dan ketidakpastian bagi proyek infrastruktur AI Zankore, yang menargetkan kapasitas 1 gigawatt pada 2029 dengan tahap pertama 200 megawatt pada paruh pertama 2027. Maybank memperkirakan kurang dari 10 persen pendapatan Indosat yang berpotensi terdampak.
Maybank mengaitkan masuknya Indonesia dalam aturan ini sebagian dengan kasus Megaspeed, yang menyangkut dugaan pengalihan cip Nvidia. Perusahaan tersebut membantah melakukan pelanggaran, dan tidak ada pelanggaran yang terbukti.
Mengapa Ini Penting
Aturan ini memperlihatkan bahwa infrastruktur AI bukan sekadar soal gedung, listrik, dan lahan. Infrastruktur ini bergantung pada rantai pasok sempit untuk segelintir desain cip, yang diatur oleh kebijakan dari luar kawasan. Pertumbuhan pusat data Indonesia kini bergantung pada dua hal: akses ke perangkat keras tersebut, dan kemampuan membuktikan siapa yang memakai daya komputasinya.
Maybank juga mencatat perubahan cara pengawasan. Karena komputasi AI makin banyak berjalan di cloud, transaksi dan akses pengguna akhir lebih mudah dipantau. Regulator kini menyoroti cara daya komputasi dikonsumsi, bukan hanya ke mana cip dikirim. Pusat data harus mengumpulkan informasi rinci tentang penyewanya, dan kepatuhan menjadi bagian dari biaya operasional.
Bank tersebut memperkirakan Indonesia akan memperketat pengawasan, termasuk verifikasi penyewa dan pemantauan akses jarak jauh. Langkah ini bisa menaikkan biaya dan mengurangi sebagian investasi yang terkait dengan Tiongkok. Namun, surplus kapasitas listrik Indonesia masih menjadi keunggulan, karena pengembang bisa memperoleh pasokan listrik lebih cepat dibanding pasar pesaing. Maybank memperkirakan permintaan dari hyperscaler AS tidak akan banyak terpengaruh. Arah pertumbuhan infrastruktur AI di kawasan akan bergantung pada cara perizinan ini dijalankan.
Sources
US AI chip curbs could slow Indonesia's data center ambitions, says Maybank - TNGlobal