Provinsi Tetapkan UMP 2027, Industri Padat Karya Waspadai Lonjakan Biaya
Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatra Barat sudah mengumumkan UMP 2027. Pengusaha tekstil dan alas kaki khawatir kenaikan di atas inflasi berujung pada pengurangan pekerja.
Satu per satu provinsi mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Angka ini akan menentukan gaji jutaan pekerja sekaligus beban biaya pabrik padat karya tahun depan. Hingga 22 November, Harian Jogja sudah mendata UMP 2027 dari 25 provinsi.
Antara melaporkan pada 20 November bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen. Menurut Jakarta Globe, angka itu Rp407.065 lebih tinggi daripada UMP 2026. Kompas memberitakan UMP Jawa Timur 2027 ditetapkan Rp2,73 juta, naik Rp283.000. Antara Sumbar mencatat Sumatra Barat menetapkan Rp3,38 juta, naik 6,29 persen.
Seperti diberitakan Antara, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan UMP 2027 masih ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2025, yang menjadi kerangka pengupahan nasional.
Buruh dan pengusaha berjauhan
Sebelum keputusan keluar, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen, menurut Suara.com. Kenaikan 7,1 persen di Jakarta masih sedikit di bawah batas bawah usulan itu.
Pengusaha meminta kenaikan yang lebih kecil. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengatakan kepada Suara.com bahwa inflasi berada di kisaran 3 persen. Menurutnya, banyak perusahaan padat karya hanya sanggup menaikkan upah sebesar inflasi ditambah 0,1 sampai 0,3 poin. Kenaikan yang lebih besar, katanya, bisa membuat perusahaan mengurangi pekerja atau menaikkan harga.
Di Jawa Tengah, Ketua Apindo provinsi, Helmi Tas'an Wartono, menyampaikan pernyataan yang dikutip detikJateng dan Antara pada 19 November. Ia menyebut Jawa Tengah sebagai tulang punggung industri padat karya nasional, mulai dari tekstil, garmen, alas kaki, hasil tembakau, hingga furnitur. Ia mengingatkan, kenaikan upah yang melampaui kemampuan dunia usaha bisa memicu "efisiensi besar-besaran", istilah yang lazim berarti pemutusan hubungan kerja.
Mengapa ini penting
Upah minimum berlaku sebagai batas bawah bagi seluruh pasar kerja di satu wilayah. Ketika batas itu naik, dampaknya merambat ke berbagai arah. Daya beli pekerja meningkat dan bisa menopang permintaan di daerah. Namun biaya perusahaan juga ikut naik, dan tekanannya paling terasa di sektor yang porsi upahnya besar dalam biaya produksi.
Selisih antarprovinsi juga berpengaruh. UMP Jakarta lebih dari dua kali lipat UMP Jawa Timur. Perbedaan upah seperti ini sejak lama ikut menentukan ke mana pabrik padat karya memilih berlokasi. Karena itu, keputusan satu provinsi berdampak pada investasi dan lapangan kerja jauh di luar wilayahnya.
Pengusaha berpendapat kenaikan upah semestinya mengikuti produktivitas. Di sinilah keterampilan menjadi penentu. Jika hasil kerja per jam meningkat berkat pelatihan, peralatan, dan manajemen yang lebih baik, perusahaan bisa membayar lebih tanpa memangkas pekerja. Jika produktivitas tidak bergerak, menurut pengusaha, kenaikan biaya akan ditanggung lewat berkurangnya lapangan kerja atau naiknya harga. Mana yang terjadi akan terlihat dari data perekrutan pabrik sepanjang 2027.
Sources
Jakarta sets 2027 minimum wage at Rp6.1 million, up 7.1 percent - ANTARA News
Jakarta Raises 2027 Minimum Wage by 7.1% to Rp 6.14 Million - Jakarta Globe
UMP Jatim 2027 Ditetapkan Rp 2,73 Juta, Naik Rp 283.000 - Kompas
Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,38 Juta, Naik 6,29 Persen - ANTARA Sumbar
UMP 2027 di 25 Provinsi, Ini Daftar Besaran dan Kenaikannya - Harian Jogja
Kemnaker: Penetapan upah minimum tahun 2027 masih mengacu pada PP 49/2025 - ANTARA NTT
Tarik Ulur UMP 2027: Buruh Minta Naik Tinggi, Pengusaha Khawatir Beban Industri - Suara.com
Apindo Jateng Minta Kenaikan Upah Minimum 2027 Tak Terlalu Tinggi - detikJateng
Apindo Jateng dorong penetapan upah minimum yang realistis dan berkelanjutan - ANTARA Jateng